INFO PARAHYANGAN — Munculnya pernyataan Kadis PUTR adanya tekanan saat menerapkan persyaratan abu-abu dan persyaratan tambahan dalam lelang kompetisi ditengah kegiatan pengawasan komisi III DPRD KBB di lokasi gedung Dewan yang baru, telah menjadi atensi LAKI-KBB.
Guras Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB, menjelaskan kepada awak media saat melakukan Audensi bersama Pimpinan DPRD, Senin 10 Februari 2025, perihal permohonan LAKI-KBB untuk memanggil Kadis PUTR melaksanakan hak bertanya untuk memastikan apakah pernyataan Kadis PUTR tersebut benar terjadi atau hanya PLAYING VICTIM..?
Audensi tersebut diterima oleh Pimpinan DPRD KBB H. Mahdi, Asep Dedi, Pitcher Tjuandys Ketua Komisi III dan Agus Mahdar anggota Komisi III, serta setelah terjadi diskusi bersama LAKI-KBB, Komisi III memastikan akan memanggil Kadis PUTR Selasa 11 Februari 2025 jam 10.00.
Hal yang minta dipertanyakan kepada Kadis PUTR ialah apa yang dimaksud persyaratan abu-abu dan tambahan, siapa yang melakukan tekanan saat melaksanakan lelang, apakah boleh Kadis menyatakan ketika jamping dalam lelang akan mengurangi kualitas sementara sudah ditunjuk konsultan pengawas, ujar Guras.
Saat audensi tersebut muncul diskusi perihal pernyataan dari salah satu pengurus partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati terpilih Jeje Richi dan Asep Ismail yang menyatakan di media akan membentuk Tim Transisi untuk mengkonsolidasikan penyusunan APBD 2025 menyesuaikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hal tersebut menimbulkan polemik sebagian besar anggota DPRD KBB, para OPD dan masyarakat.
Dalam polemik ini Guras menyarankan bahwa yang dibutuhkan bukan tim transisi tapi tim teknis berupa tenaga ahli profesional secara resmi yang dibiayai APBD, sementara Tim Partai pengusung merupakan ex officio mengawal dan memberi masukan selama 5 tahun untuk dieksekusi melalui kebijakan Jeje Richi dan Asep Ismail, partai pengusung tidak boleh melakukan intervensi langsung terhadap OPD.
Ketika terjadi pergantian kepemimpinan tidak boleh lagi membangun oligarki baru, kita punya pengalaman 3 kepemimpinan sebelumnya membentuk kelompok eksklusif melebur antara eksklusif, legislatif dan dari eksternal sehingga menjadi rusak pengelolaan pemerintahan, ujar Guras.
LAKI-KBB mengapresiasi pernyataan Bupati terpilih Jeje Richi Ismail yang menyatakan mari kita bersatu karena kompetisi sudah selesai, kita bangun Bandung Barat bersama-sama, dan hari ini saya menjadi Bupati untuk seluruh warga Bandung Barat, ucapnya.
Visi misi Jeje_Asep wajib masuk dalam RJPMD bahkan sebagian boleh dikonsolidasikan melalui Perubahan APBD 2025 sebaiknya maksimal 40% tidak bijak kalau dimulai dari nol karena untuk menjaga kesinambungan program rutin OPD.
Langkah awal Jeje dan Asep Ismail sebaiknya belanja masalah dulu, dan yang kami temukan diantaranya
1. Perlu perbaikan pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Perlu adanya perbaikan uji kompetensi dan psikotes semua pejabat secara profesional dan obyektif.
3. Mitigasi, pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terintegrasi dengan RJPMD.
Untuk mengantisipasi persoalan diatas Jeje-Asep Ismail bisa menghadirkan tenaga ahli yang menguasai pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah/rekomendasi dari Kemendagri, Analis SDM Pemerintahan/Rekomendasi BKN dan Mitigasi, Pencegahan dan pemberantasan Tipikor/Rekomendasi KPK serta LAKI-KBB.
LAKI-KBB sangat faham dengan kondisi prilaku penyelenggara Pemerintahan di KBB dan kami siap berkolaborasi untuk melakukan perbaikan atau menjadi mitra kritis, pungkas Guras.
(Dadan Sambas)